Bahlil Lahadalia menyatakan aspirasi Aceh mengenai revisi UUPA dan pemanfaatan gas Blok Andaman akan diperjuangkan sesuai pembagian kewenangan pusat dan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bahlil setelah melantik pengurus DPD I Partai Golkar Aceh yang dipimpin Salim Fakhry, Bupati Aceh Tenggara sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Aceh. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi daerah dan bimbingan teknis bagi anggota Fraksi Golkar di DPRA dan DPRK se-Aceh.
Bahlil menilai pembangunan Aceh perlu memperoleh nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks Blok Andaman, pengembangan gas tidak diharapkan berhenti pada kegiatan produksi, tetapi juga membuka peluang pembentukan industri dan kegiatan ekonomi penunjang di Aceh.
Sebagian produksi gas diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan kelistrikan nasional melalui PLN. Pada saat yang sama, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan industri di Aceh agar proyek tersebut menciptakan efek berganda, termasuk kesempatan kerja, aktivitas jasa, dan pertumbuhan usaha daerah.
Pembahasan proyek juga harus mengikuti pembagian kewenangan wilayah laut. Wilayah hingga 12 mil menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan wilayah di luar batas itu berada di bawah pemerintah pusat. Karena itu, keputusan mengenai pemanfaatan dan fasilitas pendukung memerlukan koordinasi antarpemerintah.
Salim Fakhry meminta DPP Partai Golkar ikut mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, khususnya terkait keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Ia menyampaikan harapan agar besaran dana dapat dipertahankan pada tingkat yang memadai bagi kebutuhan pembangunan Aceh.
Salim juga menilai kebijakan biodiesel B50 dapat meningkatkan penyerapan hasil perkebunan sawit. Bagi daerah penghasil, peningkatan permintaan diharapkan berpengaruh terhadap pendapatan petani dan menggerakkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan komoditas tersebut.
Di bidang organisasi, Bahlil kembali menekankan konsolidasi menuju Pemilu 2029. Pengurus provinsi diminta menuntaskan pembentukan dan penguatan struktur hingga kecamatan dan desa, agar partai mampu mengawal aspirasi pembangunan secara berjenjang.
Pelantikan, rakorda, dan bimtek diikuti ratusan peserta dari berbagai kabupaten dan kota. Bimtek bagi anggota legislatif diarahkan untuk memperkuat kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.