Pelantikan kepengurusan DPD Partai Golkar Aceh periode 2025–2030 menjadi titik awal konsolidasi baru. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta struktur partai diperkuat, sementara Ketua DPD Golkar Aceh H. M. Salim Fakhry, MM menyatakan optimisme untuk meningkatkan jumlah kursi legislatif dari Aceh.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia melantik jajaran pengurus DPD Partai Golkar Aceh periode 2025–2030 di Banda Aceh pada 11 Juli 2026. Kepengurusan baru dipimpin H. M. Salim Fakhry, MM dan diisi sekitar 180 pengurus dari berbagai unsur organisasi.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi bagi Partai Golkar Aceh setelah rangkaian pembentukan kepengurusan baru. Bahlil menekankan bahwa penambahan kursi legislatif tidak dapat dicapai tanpa organisasi yang aktif dan terhubung hingga tingkat paling bawah.
Setelah pelantikan tingkat provinsi, struktur Golkar Aceh diarahkan mempercepat agenda organisasi di kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Konsolidasi berjenjang diperlukan agar kerja partai tidak hanya terlihat pada momentum politik, tetapi berjalan terus menerus di tengah masyarakat.
H. M. Salim Fakhry, MM menyambut arahan tersebut dengan optimisme. Golkar Aceh saat ini memiliki 88 anggota DPRK di kabupaten/kota, sembilan anggota DPRA, serta tiga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh. Kepengurusan baru menargetkan capaian tersebut dapat ditingkatkan pada pemilu berikutnya.
Menurut arah konsolidasi yang dibangun, peningkatan kursi harus disiapkan melalui kaderisasi, pemetaan wilayah, penguatan struktur, dan penempatan figur yang memiliki hubungan kuat dengan masyarakat. Partai juga memberi ruang bagi kader muda dan perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam organisasi.
Bahlil dalam sambutannya menempatkan konsolidasi sebagai kunci keberlangsungan dan keberhasilan partai. Musyawarah daerah, pelantikan, dan pembentukan struktur merupakan bagian dari satu rangkaian yang harus dilanjutkan dengan kerja organisasi yang nyata.
Selain agenda elektoral, Golkar Aceh juga diarahkan ikut mendukung pembangunan daerah. DPP meminta kader Golkar di Aceh membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan menempatkan kepentingan pembangunan masyarakat sebagai bagian penting dari kerja politik partai.
Kepengurusan periode 2025–2030 memadukan unsur senior, kader berpengalaman, legislator, kepala daerah, tokoh perempuan, dan generasi baru. Komposisi tersebut diharapkan membuat proses regenerasi berjalan tanpa memutus pengalaman organisasi yang sudah terbentuk sebelumnya.
Bagi Salim Fakhry, pelantikan bukan akhir dari pembentukan kepengurusan, melainkan awal dari pekerjaan yang lebih besar. Seluruh bidang dan biro dituntut menyusun program, memperkuat koordinasi dengan DPD kabupaten/kota, dan memastikan agenda partai dapat diukur hasilnya.
Dengan kepengurusan baru, Golkar Aceh memasuki periode konsolidasi menuju Pemilu 2029. Target utamanya adalah memperluas dukungan masyarakat, meningkatkan representasi legislatif, dan memastikan keberadaan Partai Golkar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh.